PALOPOPOS. CO. ID, TOMPOTIKKA-- Pelaksana Direktur Utama (Dirut) RSUD Sawerigading Palopo, Irsan Anugrah mengaku kewalahan 'menangkis' biaya operasinal rumah sakit yang dipimpinnya.
Menyusul adanya beban piutang obat sebesar Rp6 miliar. Belum lagi biaya pegawai sebanyak 800 orang, belanja air dan listrik mencapai Rp4 miliar per tahun, dan lainnya.
Hal tersebut diungkapkan Irsan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi 1 DPRD Palopo, Rabu, 7 Juni 2023.
Menurutnya, piutang tersebut ada sejak tahun 2021. Bahkan sebelum di tahun tersebut piutang obat mencapai Rp8 miliar.
Selain masalah piutang obat, beberapa permasalahan yang terjadi di RSUD yang dinilai tidak sedikit menghabiskan biaya.
Seperti juga dengan ketersediaan pegawai baik ASN dan non ASN sebanyak 800 orang yang menguras 49 persen dari pendapatan RSUD Sayangnya, Irsan tidak menyampaikan besaran nilai yang dikeluarkan terhadap nilai dari pembayaran gaji.
"Dari 800 pegawai didominasi non ASN. Adapun pegawai non ASN ini dibayar Rp600 ribu per bulan. Kemudian, belanja air dan listrik Rp4 miliar per tahun," katanya.
Ia mengaku kewalahan dalam membiayai beberapa item operasional karena RSUD ini sifatnya mandiri yang tidak lagi disubsidi APBD. "Makanya kalau bisa RSUD tetap mendapat subsidi. Karena ada beberapa RSUD lainnya tetap mendapat subsidi dari APBD," katanya.
Terkait permasalahan di RSUD yang muncul belakangan ini, seperti adanya obat pasien dari cairan diganti dengan kemasan lain, tentu itu tidak benar.
"Seperti juga adanya ular yang masuk di ruangan di RSUD memang ada. Kemungkinan ular itu muncul dari area semak-semak belakang RSUD," tambahnya.
Anggota DPRD Palopo, Baharman Supri menekankan agar pelayanan di RSUD terus dimaksimalkan karena itu merupakan bentuk layanan kepada masyarakat.
"Seperti tata cara berkomunikasi harus diperbaiki. Dan sedikit apapun permasalahan yang muncul agar kiranya cepat diatasi," harap Baharman. (rul)
Piutang Obat Rp6 M, Plt. Dirut Kewalahan ‘Tangkis’ Biaya Operasional RSUD Sawerigading
