ATM: Matangkan Palopo Jadi Ibu Kota Provinsi Tana Luwu

  • Bagikan

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, BOTING-- Pada Roadshow edukasi politik hari kedua KKLR yang berlangsung di Warkop Kampis, Palopo, Kamis, 3 Agustus 2023, Dr Abdul Talib Mustafa MSi (ATM) sebagai Bacaleg DPR-RI dari PDI Perjuangan menyampaikan pandangan yang jauh berbeda dari hari pertama di Kota Belopa.

Senior dari alumni IPMIL ini antara lain menekankan pentingnya ke depan untuk mematangkan Kota Palopo sebagai Calon Ibu Kota Provinsi Tana Luwu. Ditekankannya pada diskusi ini, Provinsi Tana Luwu ke depan adalah hal yang niscaya.

''Karena itu, tandasnya tugas kita ke depan adalahmematangkan hal-hal yang terkait dengan terbentuknya provinsi baru ini,'' jelasnya.

Untuk maksud itu, kata mantan Tutor program Pascasarjana Universitas Terbuka tersebut, perlu melakukan pencermatan terhadap hal-hal yang sejatinya harus disiapkan, sehingga
ketika provinsi Tana Luwu diwujudkan, maka Wija To Luwu (WTL) di daerah ini tidak jadi kelabakan.

Terkait dengan itu, Bacaleg yang diberi inisial ATM ini memberi tekanan pada beberapa aspek pembangunan yang perlu diselesaikan. Yang paling mendesak menurutnya adalah
penyiapan waduk tunggu.

Ini dimaksudkan untuk menghindarkan kota Palopo dari genanganair yang berkepenjangan ketika musim hujan. Jika ini diadakan, maka kota ini akan terhindar dari langganan banjir tahunan yang seringkali merugikan masyarakat. Pada saat banjir terjadi dan kota tergenang air dalam waktu panjang, akibatnya pelayanan publik sangat terganggu, perekonomian kota lumpuh, kerusakan infrastruktur mudah terjadi, dan efek negative lainnya.

Ini bisa membuat kota ini tidak menarik bagi para investor dan pelaku pembangunan lainnya. Karena itu, kata Bacaleg DPR RI kelahiran Palopo ini menegaskan waduk tunggu untuk
menampung limpahan air dari dataran tinggi harus segera diadakan.

Prioritas berikut, kata mantan Sekjend PB KKLR ini, adalah penyelesaian jalan dan jembatan lingkar luar Kota Palopo. Ini juga mendesak karena akan kurang elok jika nantinya Kota Palopo ini tiap hari macet akibat perlintasan kendaraan yang memanfaatkan trans Sulawesi. Selain itu, penyelesaian jalan dan jembatan lingkar luar kota ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan terhambatnya trans Sulawesi akibat kerusakan jalan atau jembatan pada rute konvensional yang digunakan selama ini.

Yang lain perlu didorong bersama adalah perubahan status Universitas Andi Djemma menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), serta meningkatkan kapasitas perguruan tinggi ini, menjadi perguruan tinggi yang diandalkan di wilayah Tana Luwu dan sekitarnya.

Untuk maksud tersebut, harus ada dukungan yang memadai terhadap peningkatan jumlah dan mutu para
pengajarnya, peningkatan jumlah dan mutu fasilitas perkuliahan, demikian pula dengan aspek pendukung lainnya kata dosen Pasca Sarja Universitas Indonesia Timur ini.

Lebih jauh lagi diulas oleh ATM (Aku Teman Mu) akronim Bacaleg PDI Perjuangan ini, bahwa bukan hanya UNANDA yang harus disupport, melainkan seluruh Perguruan Tinggi di daerah ini, sehingga ke depannya kesiapan sebagai sebuah provinsi baru dalam menghasilkan SDM yang handal, itu tidak diragukan, karena ditopang oleh banyak perguruan tinggi yang kualified.

Fasilitas perkotaan di Palopo yang juga mendesak untuk diadakan adalah Rumah Sakit Regional. Sebaiknya sudah mempersiapkan pembanguna RS Umum Kelas B. Selain dimaksudkan untuk melayani pasien di kawasan Tana Luwu, juga dapat diperuntukkan bagi daerah sekitar, sehingga di Kawasan Sulawesi ini terdapat rumah sakit rujukan untuk setidaknya empat spesialis dasar, empat spesialis penunjang, delapan spesialis lainnya, serta dua sub spesialis dasar.

Selanjutnya kata Talib Mustafa pada acara Road Show Edukasi Politik KKLR ini, bahwa Kota Palopo sebaiknya juga didorong untuk mengembangkan dan menata kawasan tumbuh yang baru. Untuk hal ini kata Manajer Asosiasi Pemerintah Kota Wilayah VI Sumapapua tersebut, memang tidak mudah mengingat wilayah kota yang terbatas, pertumbuhan dan urbanisasi penduduk yang terus meningkat.

Untuk hal ini katanya dimungkinkan melalui pengembangan kota ke wilayah Utara, Selatan serta melalui reklamasi pantai. Pilihan-pilihan tersebut katanya, tentu harus berpijak pada peraturan perundang-undangan serta kebijakan tata ruang kota ini.

Untuk merealisir prioritas-prioritas yang dikemukakan itu, kata mantan Ketua Umum PP IPMIL ini, maka sinergitas antar anggota DPR RI asal Dapil Sulsel 3 nantinya menjadi sangat penting, agar bisa saling memberi dukungan.

''Demikian juga dengan kerjasama antara anggota DPR RI terpilih dengan Pemerintah Kota Palopo merupakan kebutuhan koordinatif yang cukup penting untuk dilakukan, tutup alumni S3 program pascasarjana UNHAS ini,'' tandasnya. (ikh)

  • Bagikan