PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, BELOPA-- Data Dinas Kesehatan Luwu menyebutkan, jumlah bayi yang diukur untuk tahun 2023 sebanyak 25.011 orang. Dan yang tercatat mengalami stunting sebanyak 2.065 Balita atau sekitar 8,25 persen.
Jumlah ini menurun dari tahun 2022 dimana jumlah Balita yang diukur mencapai 24.156 orang dan yang masuk kategori Balita stunting sebanyak 2.265 jiwa.
Kepala Bidang Anggaran DPKD Kabupaten Luwu, Arjuno Putra SIP ME yang dikonfirmasi Harian Palopo Pos, Senin (16/10) lalu mengatakan, untuk percepatan penanganan stunting di kabupaten Luwu terdapat di beberapa OPD lingkup Pemkab Luwu.
Namun demikian jumlah anggaran stunting mencapai Rp4,3 miliar lebih, berada di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp200 juta. Dan sebesar Rp4 miliar lebih yang dialokasikan ke jajaran Kesehatan Luwu, dengan kegiatan berupa pemberian Pendamping Makanan Tambahan (PMT).
''Untuk anggaran stunting tidak ada di Dinkes, ada di setiap Puskesmas. Dengan beberapa item kegiatan seperti pemberian makanan tambahan, pemberian vitamin A dan beberapa kegiatan lainnya," kata Kadis Kesehatan Luwu, dr Rosnawary.
Ia juga menyebut, terdapat alokasi anggaran Rp200 juta untuk membiayai kegiatan rapat-rapat, sosialisasi, desiminasi, dan pemberian honor-honor.
"Kami tidak memberikan bantuan seperti makanan tambahan dan sejenisnya, melainkan anggaran yang tersedia diperuntukkan kegiatan rapat-rapat, desiminasi dan honor-honor petugas di lapangan," kata Kadis Dalduk dan KB Kabupaten Luwu, Husain yang dikonfirmasi Harian Palopo Pos Selasa, 17 Oktober 2023 kemarin.
Salah satu program prioritas nasional yang harus dilaksanakan setiap pemerintah daerah adalah Penanganan Stunting dan Gizi Buruk. Hanya saja, Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL) Kabupaten Luwu meminta agar Pemerintah Kabupaten Luwu agar transparan dalam melaksanakan program tersebut.
"Penanganan stunting dan gizi buruk dialokasikan anggaran yang cukup besar di tiap daerah, termsuk di Kabupaten Luwu. Hanya saja saat ini kami belum pernah mendengar berapa sebetulnya alokasi anggaran dari APBD untuk program stunting. Kemudian digunakan untuk apa saja anggaran yang tersedia tersebut. Kami berharap program dan anggaran kegiatan stunting ini bisa di transparankan agar dana yang digunakan tepat sasaran dan tidak digunakan kepentingan yang lain, termasuk untuk kepentingan politis," ungkap Koordinator FP2KEL, Ismail Ishak.
Ismail Ishak mengatakan, jika melihat data yang ada, dengan alokasi anggaran yang cukup besar, penanganan stunting di Kabupaten Luwu juga patut dipertanyakan, karena ternyata sampai hari ini jumlah Balita yang mengalami stunting cukup tinggi dan persentase penurunan tidak signifikan.
"Dari kajian data yang kami dapatkan jumlah Balita Stunting di Kabupaten Luwu masih cukup tinggi yaitu sampai 2 ribuan orang. Angka ini tidak jauh berbeda dengan angka stunting di tahun 2022 yang jumlahnya juga mencapai 2 ribuan orang. Pertanyaan mengapa alokasi anggarannya besar, namun ternyata bayi yang di indentifikasi mengalami stunting masih 2 ribuan orang," kata Ismail. (and/ikh)
