Serapan Anggaran Rendah, Pj Wali Kota Minta Dinas Pakai e-Katalog dan Market Place

  • Bagikan
PJ WALI KOTA, Asrul Sani membuka acara sosialisasi e-katalog, TKDN, dan Coaching penggunaan marketplace Baju Bodo di Ruang Ratona, Balai Kota, 26 Oktober 2023. IDRIS PRASETIAWAN/PALOPO POS

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO -- Pj Wali Kota Asrul Sani saat pembukaan sosialisasi e-katalog, TKDN, dan Coaching penggunaan marketplace Baju Bodo di Ruang Ratona, Balai Kota, 26 Oktober 2023, menyebutkan kalau serapan anggaran Pemkot Palopo hingga saat ini masih 60 persen. Padahal tersisa dua bulan lagi akhir tahun 2023.

Untuk itu, pihaknya mendorong perangkat daerah segera menerapkan penggunaan e-katalog dalam memaksimalkan penyerapan anggaran. Selain itu, juga menerapkan belanja di marketplace Baju Bodo.

"Penggunaan e-Katalog dan Market Place bisa mempercepat penyerapan anggaran lantaran proses pengadaannya jadi semakin cepat. Karena kalau lewat e-Katalog bisa 3 hari langsung aksi, sehingga kita tidak lagi seperti beli kucing dalam karung. Semua pelaku usaha berkompetisi menjual produknya dengan harga bersaing," ungkap Pj Wali Kota.

Lewat e-Katalog keterbukaan menjadi utama. Pelaku usaha terbuka, kita bisa melihat mana yang berkualitas dan bermutu serta punya pengalaman.
Belanja lewat market place juga demikian yang dibatasi hanya sampai Rp200 juta. Sedangkan lewat e-Katalog tidak terbatas.

"Saya dorong dinas pakai e-Katalog karena ini wajib, instruksi Presiden," sebutnya.
Selain itu, Pj Wali Kota juga meminta dalam setiap rapat agar menampilkan produk UMKM lokal Kota Palopo.
"Saya baru pulang dari Batu Malang. Di sana luar biasa pemdanya. Kami dijamu dengan minuman lokal dan makanan lokal. Kalau bisa di Palopo juga ini ada dalam setiap rapat seperti ini. Tidak lagi harus teh kotak atau minuman botol. Tolong Kadis Koperasi data usaha yang memproduksi minuman lokal dan makanan lokal tampilkan setiap rapat, agar usaha mereka juga dapat terus berkembang," kata Pj Wali Kota.

Dengan penerapan e-Katalog, pelaku usaha juga semakin bergairah. Lantaran proses pencairan anggaranya cepat. Istilahnya COD kalau sekarang.
Berbeda pada saat dulu proses tender. Dimana harus menunggu SPJ yang baru terbit hingga 1 bulan. "Kasian pengusaha, pedagang apa yang mau dipakai putar modal usahanya kalau tidak ada pembayaran," pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemkot Palopo, Arifah SAg, melaporkan peserta yang hadir pada sosialisasi itu berasal dari perwakilan seluruh OPD Pemkot yang bersentuhan langsung dengan pengadaan barang dan jasa, antara lain pejabat perencana SKPD/admin sistem informasi rencana umum pengadaan perangkat daerah. "Kegiatan ini, menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel," urainya. (idr)

  • Bagikan