Dr Syahiruddin: Karena Hutang Belanja Pemkot Warisan Wali Kota 'Soroe'
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO -- Sorotan aktivis terkait buruknya kinerja Pemkot, ditanggapi akademisi Unanda Palopo.
Pakar Kebijakan Publik, Dr Syahiruddin Syah yang dimintai tanggapannya, Selasa, 16 Januari 2024, mengatakan, gagal bayar honorarium pegawai honorer, insentif imam masjid dan lainnya, serta termin proyek tahun anggaran 2023 yang menimbulkan defisi anggaran/hutang belanja miliar rupiah, merupakan warisan dari kepemimpinan Wali Kota 'Soroe' (mantan) Judas Amir.
"Kabinet Wali Kota lama tidak cermat melakukan penghitungan anggaran dan menyebabkan hutang belanja yang cukup besar. Sehingga Pj Wali Kota Palopo, Asrul Sani tidak bisa disalahkan dalam masalah ini,'' terang Eko --sapaan Syahiruddin Syah.
Konsekuensi dari masalah tersebut, pejabat Pemkot yang terkait dengan penganggaran, harus dimintai pertanggung-jawaban dan kalau perlu dievaluasi.
Eko lalu mencontohkan, gagal bayar insentif RT/RW, imam masjid, guru mengaji, guru sekolah minggu, pinandita, petugas penyelenggara jenazah, dan honorarium tenaga honorer.
''Kalau insentif imam masjid, guru mengaji yang dipersoalkan, jawabannya gampang. Karena anggaran yang ada sudah habis dipakai umrah orang-orang dekat penguasa waktu itu,'' ucap Eko.
Ia menambahkan, apa yang diperjuangkan mahasiswa sesungguhnya Pemkot sangat memahami. Tanpa disuarakan sudah menjadi tugas dan kewajiban Pj Wali Kota untuk mencarikan solusi.
Namun bila dilihat dari kondisi keterbatasan keuangan daerah Kota Palopo, membuat masalah ini masih dalam mencari strategi penambahan biaya.
Mengingat ada sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan tahun ini. Seperti pengembalian TPP ASN yang dipotong 30 persen, anggaran pemilu 2024 sekira Rp24 miliar, penanganan banjir yang hampir setiap hari disuarakan masyarakat terdampak, dan sebagainya.
Sebagai pengamat, Eko menyarankan agar mahasiswa bisa menahan diri dan lebih diharapkan untuk melakukan diskusi atau dikomunikasikan dengan pihak yang membahas dan mengetahui persoalan anggaran pembiayaan daerah, dalam hal ini TAPD.
Sehingga bisa ada solusi dan bisa juga menjadi kesepakatan bersama dalam hal menutupi kekurangan-kekurangan yang ada, tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu yang dapat memanfaatkan situasi saat ini menjelang Pemilu sebagai tahun politik.
Sebelumnya dilansir, Ketua EK-LMND Palopo, Adri Fadli bersama sekretarisnya, Sigit Nugro dalam pernyataan sikapnya, menyoroti buruknya kinerja Pemkot Palopo.
''Bahwa dalam catatan kami, sejumlah program yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mandek atau tidak lagi berjalan disebabkan gagal bayar,'' jelas Adri Fadli. (ikh)
