Pj Wali Kota Hadiri Rakor Pembahasan Inflasi dan Penyandang Disabilitas, Ketua KND: Secara Nasional 78 Persen Tak Sekolah

  • Bagikan
Suasana saat Pj. Wali Kota Palopo Asrul Sani, SH., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi tahun 2024. --hms plp--

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO-- Pj. Wali Kota Palopo Asrul Sani, SH., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi tahun 2024.

Rakor yang digelar secara virtual ini, dirangkaikan dengan penyelenggaraan layanan pemerintah kepada penyandang disabilitas dan digelar di ruang rapat Wali Kota Palopo, Senin, 5 Februari 2024.

Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND), Dr. Dante Rigmalia, memaparkan kondisi penyandang disabilitas menurut data statistik pendidikan BPS tahun 2022.

"Untuk penduduk usia lima tahun ke atas 17,64%, tidak atau belum bersekolah. Lalu sekira 4,31% saat ini masih sekolah dan 78,05% tidak lagi bersekolah," kata Dante Rigmalia.

Saat ini, kata Dante, kepemilikan ijazah mayoritas penyandang disabilitas berpendidikan SD sederajat ke bawah 70,85 persen.

"Sementara penduduk non disabilitas, rata-rata berpendidikan SMP sederajat ke atas sebesar 63,64 persen," jelasnya.

Rata-rata lama sekolah penyandang disabilitas, lanjut Dante, hanya sekira 5,32 tahun atau setara kelas 5 SD sederajat.

"Sedangkan non-disabilitas, umumnya mencapai 9,18 tahun atau setara kelas 9 SMP sederajat," lanjutnya.

"Hanya 2,8 persen presentase penyandang disabilitas yang menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi," tambahnya.

Lebih jauh, Dante mengungkapkan, penyandang disabilitas masih menjadi bagian kelompok rentan yang masih tertinggal dalam pembangunan.

"Kita harus memberikan perhatian dan komitmen yang lebih besar dan prioritas, untuk percepatan tersedianya produk hukum daerah untuk penyandang disabilitas," harapnya.

"Penyandang disabilitas adalah warga negara yang mampu dan bisa berkontribusi aktif," tutupnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Irjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si., dalam arahannya membahas mengenai pengendalian inflasi di daerah.

"Masih cukup banyak yang di atas rata-rata nasional yakni 2,51 persen. Namun ada juga daerah yang di bawah angka rata-rata inflasi nasional," kata Tomsi Tahir.

Tomsi pada kesempatan ini menyampaikan ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah yang bisa mempertahankan inflasinya.

"Kepada kepala daerah yang angka inflasi di daerahnya masih di atas rata-rata nasional, agar mencari solusi dan mengambil langkah-langkah yang maksimal mengatasinya," katanya.

Komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga pada minggu keempat Januari tahun 2023, kata Tomsi, adalah bawang putih, bawang merah, dan daging ayam ras.

"Sedangkan komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga pada minggu pertama Februari tahun 2024, ada minyak goreng, beras, dan cabai merah," jelasnya.

Turut hadir pada Rakor tersebut Forkopimda Kota Palopo, pimpinan perangkat daerah Kota Palopo terkait, serta para tamu undangan lainnya. (hms/pp)

  • Bagikan