FASE LAME DUCK: TIDAK UNTUK JOKOWI

  • Bagikan


Oleh : Dr. Dandi Darmadi, S.IP.,M.AP
Dosen FISIP Universitas Andi Djemma Palopo

Baru-baru saja Rabu (24/4/24) KPU menetapkan Pasangan Prabowo-Gibran sebagai Calon Presiden dan Wakil presiden terpilih pasca MK menolak gugatan paslon lainnya. Saat menanti Rapat pleno tersebut melalui siaran langsung di televisi ternyata molor sampai 45 menit, bahkan dimulaipun terjadi kendala teknis pada microphone Ketua KPU yang mati, celetuk kawan disamping, sebegitu enggannya semesta mengakhiri masa jabatan Jokowi ya.

Pasca penetapan pun, pelaksanaan pelantikan yang juga artinya secara sah Prabowo-Gibran baru dapat mulai mengemudikan Kapal Pemerintahan Indonesia ini masih ada 6 Bulan lagi, sekalipun Surat Ijin Mengemudinya (SIM) sudah dipegang.

Selama 6 bulan kedepan kapal indonesia ini masih akan di nakodahi oleh Joko Widodo sebagai Presiden, yang dimana ini merupakan periode terakhirnya dan tidak akan ikut serta lagi dalam kontestasi politik yang melibatkan dirinya secara langsung. Sehingga dapat dikatakan Presiden Jokowi akan sangat tidak memberikan ruang lagi pada pertimbangan-pertimbangan populis dalam menentukan kebijakan kedepan.

Fase ini dinamakan Lame Duck atau dalam bahasa Indonesia kita sebut Bebek Lumpuh, yang dimana Presiden atau Kepala pemerintahan saat ini sudah tidak akan memimpin pemerintahan lagi kedepan pasca pemilihan umum, yang bisa jadi karena kalah ataupun telah mengisi dua periode. Sekalipun secara kontekstual Lame Duck akan sangat tepat pada kepala pemerintahan yang kalah dalam pemilihan umum dan berada pada fase pergantian.

Situasi Bebek Lumpuh saat ini seharusnya membuat pengaruh yang besar pada stabilitas politik dan keputusan terhadap pengambilan-pengambilan kebijakan. Karena pada fase ini kekuatan dan legitimasi mereka hampir dipastikan sekarat, ya seperti bebek yang ditembak dan membuatnya lumpuh menjelang kematiannya. Dimana simpul-simpul kekuatan politik akan sedikit demi sedikit meninggalkannya karena tidak lagi memiliki kekuatan dan memegang sumber daya untuk mempengaruhi kebijakan.

Akan tetapi, ini Jokowi yang sejak awal karir politiknya membuat cekungan-cekungan baru pada nalar masyarakat luas dan konsep-konsep baru pada diskursus politik akademisi. Presiden Jokowi mampu memberikan kabar pada seluruh Elit dan kekuatan Politik di Indonesia bahwa beliau bukanlah Bebek yang dimaksud. Bagaimana Jokowi bisa melakukan itu?

Kuat dugaan saya, inilah tempaan politik bertingkat yang didapatkan dan dipelajari oleh Jokowi sejak menjadi Walikota Solo sampai menjadi Presiden. Akselerasi terhadap kemajuan pembangunan infrastruktur yang ditampilkan secara sensasional dan mampu merebut hati para pemimpin partai politik dan kekuatan-kekuatan politik di Indonesia.

Sebetulnya jika kita menyadari bagaimana moncer-nya kekuatan politik Jokowi adalah sejak dia berhasil diusung oleh PDIP pada Pemilihan Presiden 2014 lalu. Dimana PDIP sangat menunda untuk mengumumkan pencapresan Jokowi saat itu, sedangkan saat itu Survei terhadap Jokowi sampai angka 47,8% sudah sangat cukup untuk dijadikan dasar mencalonkannya pada Pilpres 2024 yang secara elektoral akan memberi pengaruh pada perolehan suara PDIP.

Kemudian fase Lame Duck gugur dengan sendirinya saat Nama Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto. Hal ini jangan hanya dilihat sebatas Jokowi merestui Gibran menjadi Wakil Prabowo tetapi terdapat kontraksi politik yang kuat pada proses itu. Bagaimana Jokowi sebagai bagian dari PDIP yang notabenenya mengusung Ganjar Pranowo, harus memberikan sinyalemen kuat dukungannya ke Prabowo-Gibran. Begitupun dengan titik temu yang harus diatur ulang dengan para elit partai politik yang mengusung Prabowo untuk menerima Gibran sebagai Calon Wakil Presiden.

Pada sesi Lame Duck ini biasanya akan terjadi banyak manuver politik yang dilakukan oleh berbagai pihak baik yang existing ataupun yang akan menggantikan, bahkan sampai ke daerah sekalipun. Jika Kepala Daerah terpilih sudah ditetapkan maka biasanya membentuk tim untuk mempersiapkan masa awal jabatan dengan mengkonsolidasikan para Kepala Dinas bahkan Anggota Dewan demi kelancaran transisi. Begitupula sebaliknya, kepala pemerintahan existing atau yang akan digantikan cenderung akan mengambil manuver yang tidak perlu lagi populer.

Namun kali ini tentu situasi itu tidak akan kita dapatkan, karena Jokowi memiliki “legacy hidup” yang akan berdampak jika kebijakan atau manuver politik yang tidak populer diambil pada fase Lame Duck ini. Begitupun dengan Presiden Terpilih Prabowo, tidak akan melakukan berbagai “oke gas” dalam menghadapi proses transisi kali ini, karena kekuatan elit politik sudah terkonsolidasi dengan baik sejak awal dan ketika manuver diambil Prabowo dalam masa Lame Duck maka sama saja dengan mengusik Jokowi.

Sehingga pada proses transisi kepemimpinan kali ini kita akan tetap berada pada situasi politik yang stabil tanpa perlu ada tim transisi dan sejenisnya, karena akan berlangsung sangat lembut sekalipun akan ada yang tidak mampu menelannya. (*)

  • Bagikan