Kinerja Bawaslu Palopo Dikritik, Kurang Sikapi Maraknya ASN Berpolitik Praktis Jelang Pilkada

  • Bagikan

Syafruddin Djalal (mantan ketua Bawaslu Palopo)

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO-- Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo mendapat kritikan terkait berbagai tugas dan fungsinya. Terutama dalam menyikapi keberadaan ASN lingkup Kota Palopo yang sudah mengenyampingkan netralitasnya dalam menyonsong perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Adanya kritikan terhadap Bawaslu Palopo saat ini diuatarakan mantan ketua Bawaslu Palopo, Syafruddin Djalal. Djalal yang berlatar belakang sebagai advokad ini menyayangkan keberadaan Bawaslu.

Djalal mengatakan, hampir setiap hari melihat keberadaan ASN di Palopo yang sudah terbilang masuk ranah politik praktis tidak disikapi Bawaslu dalam upaya melakukan pencegahan. Seperti, adanya ASN yang sudah terang-terangan memasang alat peraga yang bertuliskan bakal calon Wali Kota dan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan sikap netralitas ASN.

Mana lagi ASN lainnya yang secara terbuka mengenakan atribut khusus yang identik terhadap salah satu bakal calon. Baik dipasang terhadap kendaraan maupun pada seragam khusus.

"Tindakan seperti ini sudah tergolong pelanggaran terhadap ASN yang telah mengabaikan netralitasnya. Padahal seorang ASN itu harus netral. Sementara, saat ini keberadaan lembaga terkait yang bertugas dalam melakukan pengawasan terkesan tutup mata," kata Djalal, (11/02/2023)

"Jika Bawaslu Palopo berpendapat bahwa sekarang ini belum merupakan tahapan Pilkada sehingga belum bisa bertindak. Namun perlu diketahui, Bawaslu bukan hanya melakukan penindakan melainkan juga melaksanakan pencegahan," katanya.

Jelas Bawaslu sangat memiliki kewenangan dalam melakukan upaya menyikapi persoalan tersebut saat ini terutama dalam melakukan pencegahan. Sebab, seorang ASN harus menjunjung tinggi sikap netral.

"Kaitannya keberadaan ASN yang sudah tidak netral jelas salurannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dan Bawaslu bisa mengambil langkah ini dengan mengadukan perilaku tersebut. Dan tentunya cara ini sebagai bentuk pencegahan," katanya.

Lanjut Djalal, sosialisasi-sosialisasi yang umumnya dilakukan Bawaslu, baik mengumpulkan banyak orang maupun lewat alat peraga kaitannya yang bersifat imbaun bagi dia tidak ada artinya dan tidak memberi dampak.

"Ingat, perlu dipahami bahwa permasalahan-permasalahan yang banyak muncul dalam tiap perhelatan momentum Pilkada disebab keberadaan ASN yang sudah tidak netral. Seperti halnya saat sekarang ini, hampir tiap hari kita melihat ASN baik secara langsung maupun lewat sosial media sudah mengabaikan netralitasnya. Nah, kalau tidak secepatnya disikapi Bawaslu sebagai bentuk pencegahan maka bisa jadi gejolak Pilkada pada 2013 di Palopo bakal terulang," terang Djalal. (Asrul)

  • Bagikan