Sementara Porsi APBD Proyek Multiyears Rp200 M
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO -- Banjir kembali landa Palopo, Rabu, 5 Oktober 2022 malam lalu. Itu merupakan kesekian kali. Selama ini, perhatian pemerintah untuk menanggulangi banjir Palopo, khususnya Kel. Amassangan, Salotellue, dan Surutanga, terkesan setengah hati. Buktinya, Pemkot Palopo hanya mengalokasikan anggaran Rp190 juta pada tahun 2022.
Jika dibanding dengan proyek multiyears dengan anggaran Rp200 miliar. Jadi porsi APBD untuk penanganan banjir bagai bumi dan langit.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Cabang Palopo, Ir Ansharin Mas'ud yang dimintai tanggapannya, Kamis, 6 Oktober 2022 kemarin.
Anshari yang disebut-sebut pula sebagai bakal Calon Wali Kota Palopo ini, menjelaskan, meskipun normalisasi daerah hilir Sungai Amassangan telah dilakukan dengan biaya Rp190 juta, banjir masih terjadi Rabu malam. Bahkan lebih lebih luas daerah genangannya dibanding banjir sebelumnya.
Kerugian masyarakat selain harta benda yang rusak, juga ancaman keamanan jiwa khususnya yang berada di daerah rawan seperti Jl. Belimbing, Jl. Andi Djemma, dan Jl. H Hasan yang merupakan langganan banjir.
Penanganan pengendalian banjir sudah seharusnya dipikirkan secara menyeluruh, bukan secara parsial seperti yang dilakukan saat ini hanya mengandalkan normalisasi sungai dimana kondisinya akan berulang lagi terjadinya sedimentasi dalam beberapa tahun kemudian akibat air sungai bercampur lumpur pasir.
Lanjut mantan Kadis PUPR Palopo ini, pada tahun 1996 ketika program pembangunan prasarana kota terpadu pada masa Pemerintah Kotif Palopo, Bank Dunia selaku pemberi bantuan telah merekomendasikan untuk pengamanan chatmant area atau daerah aliran Sungai Latuppa dalam bentuk kerjasama antar daerah yang meliputi Kota Palopo, Luwu, dan Toraja Utara. Namun hingga saat ini tindak lanjutnya belum dilaksanakan.
Dengan terjadinya kerusakan atau penurunan kualitas daya dukung lingkungan di daerah hulu telah memberi kontribusi debit air yang meningkat setiap tahunnya dalam bentuk air keruh, hal ini akan mempengaruhi kinerja distribusi air PAM-TM Palopo.
Untuk program jangka panjang di masa pemerintahan yang akan datang , penanganan pengendalian banjir sebaiknya diberi porsi APBD yang cukup untuk sharing pendanaan dengan lembaga terkait baik provinsi maupun pusat dalam hal ini Balai Sungai selaku penyelenggara.
Ada sejumlah lahan untuk komponen-komponen bangunan air yang sangat penting disiapkan Pemkot sebagai pendukung pengendalian banjir di masa yang akan datang. Diantaranya penyiapan waduk dan sistem polder yang tentu saja membutuhkan dana yang lebih besar.
Selain penyiapan struktur tak kalah pentingnya adalah penyiapan regulasi penataan ruang sebagai pijakan dalam pelaksanaan kegiatan. (ikh)
