Anggota DPRD Palopo Baharman Supri Kaget Lokasi Transmigrasi Tak Jelas Kepemilikannya

  • Bagikan

Drs. Baharman Supri, M.M.

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO-- Anggota DPRD Kota Palopo, Drs. Baharman Supri, M.M, mengaku kaget atas rencana lokasi transmigrasi yang luasnya sekitar 60 hektar di kecamatan Cendana, Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana Kota Palkpo, ternyata belum jelas kepemilikannya.

Hasil prognosis Komisi I dengan Dinas Transmigrasi yang dihadiri lansung Antonius Dengeng dijelaskan bahwa ada masalah yang ditemukan. Yakni, di lokasi rencana transmigrasi Kota Palopo ini, kendalanya ada klaim warga terhadap rencana lokasi tersebut. Pihak Dinas Transmigrasi mengaku berupaya bertemu dengan warga.

Kepada PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, Sabtu, 27 Agustus 2022, Baharman Supri menyarankan kalau Komisi I mengagendakan ke depan dengan mengundang Pertanahan, BPN, Camat, Lurah, dan masyarakat supaya masalah ini segera dituntaskan.

''Jika tidak, lebih baik program ini dihentikan saja atau dialihkan untuk kegiatan agrowisata atau kegiatan lainnya yang lebih produktif dan bernilai ekonomi. Sepertinya kita hidup dalam mimpi saja,'' katanya dengan nada kecewa.

Menurutnya ini sungguh aneh di Dinas Transmigrasi. Dinas ini, selain belanja pegawai, hanya satu programnya. Yakni, transmigrasi.

''Aneh, satuji programnya. Hanya transmigrasi saja. Ibarat pemanah satu busur dan satu sasaran. Kalau tidak kena sasaran, maka hasilnya nol. Secara ekonomi rugi. Dan, secara fisik capek saja,'' kata Baharman.

Makanya, Fraksi Golkar akan menyarankan Dinas Transmigrasi ini dikembalikan ke rumpunnya saja. Yah, supaya bisa saling mengisi dengan bidang yang ada di sana.

Sejak dua tahun persoalannya GPS kita beri anggaran karena kami mengira tinggal itu kendalanya. Ternyata, hal yang paling mendasar yaitu status tanah.

Menurut Baharman Supri, anggota Komisi I akan jauh lebih produktif sekiranya pemerintah membebaskan tanah KIPA cukup 50 hektar investor Kima sudah bisa berdatangan membangun dan membuka cabang.

''Jadi kami akan mempelajari betul program transmigrasi ini sebelum terlanjur berat di ongkos tapi konstribusinya hanya masalah di ujung,'' pungkasnya. (*/pp)

  • Bagikan